Faisol Basyri, S.Ap Aktivis Surabaya “Saatnya Bersatu Membangun, Bukan Menjatuhkan”
Dinamika politik di Desa Rohayu, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, belakangan kembali memanas.
Isu sosial yang semula bersifat administratif berubah menjadi perdebatan politik yang berpotensi memecah masyarakat.
Padahal, menurut Faisol Basyri, S.Ap, desa seharusnya menjadi ruang pembangunan bersama, bukan medan konflik yang saling menjatuhkan.
“Politik di desa itu seharusnya politik gotong royong, politik yang membangun, bukan menjatuhkan. Kalau setiap isu kecil dijadikan bahan provokasi, yang rugi justru masyarakatnya sendiri,”Minggu (19/10/2025).
Dalam pandangan kehidupan politik desa idealnya dijalankan dengan semangat persaudaraan dan penghormatan terhadap lembaga pemerintahan desa. Ketika konflik kepentingan pribadi dikemas dalam isu sosial, maka arah pembangunan bisa terganggu, kepercayaan publik menurun, dan pelayanan masyarakat terhambat.
“Menyerang pribadi kepala desa atau perangkatnya dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya hanya akan memperlemah kepercayaan publik. Demokrasi desa akan kehilangan nilai gotong royongnya,” tegasnya.
Faisol juga mengingatkan bahwa pemerintahan desa adalah struktur terdepan pelayanan masyarakat, sehingga stabilitasnya harus dijaga oleh semua pihak — baik mantan pejabat desa, tokoh masyarakat, maupun warga.
“Pemerintah desa bukan musuh. Ia adalah mitra masyarakat dalam membangun kesejahteraan. Kalau semua pihak mau bersinergi, maka konflik akan berganti menjadi kolaborasi,” tambahnya.
Membangun Sinergi, bukan saling memfitnah. Pasca berbagai dinamika yang terjadi, Desa Rohayu membutuhkan rekonsiliasi sosial dan politik. Bukan dengan mencari kesalahan, tetapi dengan membangun komunikasi dan kolaborasi lintas generasi-antara kepala desa, perangkat, mantan pejabat, dan masyarakat.
“Kita harus berani keluar dari politik saling tuding. Sudah saatnya semua elemen duduk bersama. Desa akan kuat bila pemimpinnya didukung dan masyarakatnya bersatu,” ujarnya.
Ia menekankan, membangun desa bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan sosial dan moral politik masyarakat. Kedewasaan politik di tingkat desa menjadi fondasi penting bagi demokrasi Indonesia yang sehat.
Menjaga Marwah Pemerintahan Desa
Menurut Faisol, menjaga marwah pemerintahan desa adalah bentuk tanggung jawab moral semua pihak. Isu sosial atau bantuan pemerintah tidak boleh dijadikan alat untuk memperkeruh suasana politik lokal.
“Marwah kepala desa itu cermin martabat masyarakatnya. Kalau wibawa pemimpinnya dijatuhkan dengan fitnah dan narasi palsu, maka yang tercoreng bukan individu, tapi nama baik desanya sendiri,” tutur Faisol.
Aktivis muda ini menegaskan, desa yang kuat adalah desa yang mampu mengelola perbedaan tanpa perpecahan. Ia mengajak masyarakat Desa Rohayu untuk kembali ke semangat awal pendirian desa yaitu musyawarah, gotong royong, dan kejujuran dalam membangun.
Gejolak yang terjadi di Desa Rohayu harus menjadi pelajaran bahwa politik lokal perlu diarahkan ke hal-hal produktif, bukan destruktif.
Faisol berharap seluruh pihak, baik aparat desa, tokoh masyarakat, maupun generasi muda, bisa meninggalkan konflik dan mulai membangun kembali kepercayaan sosial.
“Jangan jadikan desa sebagai panggung politik. Jadikan desa sebagai rumah besar tempat semua warga bekerja sama. Desa akan maju kalau semua elemen bersatu,” pungkas Faisol Basyri. (red)
