Banten, sigap88news – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, berhemat anggaran belanja dan jasa, imbas pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Hal ini berdampak terhadap berkurangnya Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak Widy Ferdian dalam keterangan di Lebak, Ahad (12/10/2025), mengatakan pemerintah daerah melakukan penghematan dan efesiensi anggaran dengan melakukan pengurangan kegiatan-kegiatan perjalanan dinas, operasional, makan dan minum (mamin), lembur, dan rapat-rapat.
Sebab, anggaran belanja dan jasa 2026 berkurang adanya pemangkasan DBH yang dilakukan pemerintah pusat dan berdampak terhadap APBD Lebak yang sebelumnya Rp 2,9 triliun menjadi Rp 2,7 triliun.
Meski pemangkasan DBH terjadi tahun 2026, namun pembangunan tiga sektor sesuai harapan Bupati Hasbi Asyidiki yakni infrastruktur, ketahanan pangan dan pengendalian kemiskinan tetap berjalan.
Pembangunan tiga sektor itu sangat bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mengatakan, pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dipastikan menghemat efesiensi anggaran belanja dan jasa tidak maksimal.
Namun, pemerintah daerah tetap berkomitmen pembangunan harus berjalan berbagai sektor, selain infrastruktur, ketahanan pangan dan kemiskinan juga sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Kita berharap pembangunan itu dapat bermuara pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengurangi kemiskinan,” katanya
Sementara itu, sejumlah masyarakat Kabupaten Lebak mengatakan pihaknya mengapresiasi tiga sektor pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan kemiskinan menjadi skala prioritas Bupati Hasbi Asyidiki.
“Kita meyakini tekad dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Mochamad Husen, seorang tokoh muda Kabupaten Lebak yang juga Dosen Universitas La Tansa Mashiro Rangkasbitung. (AR_red)
