Banten, sigap88news – Program bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk beberapa kelompok tani atau gabungan kelompok tani di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten diduga kuat diwarnai praktik pungutan liar (Pungli).
Hal itu diungkap Koordinator organisasi taktis Aliansi Muda Banten Selatan (AMBAS), Haes Rumbaka.
Koordinator AMBAS mengaku pihaknya sudah mengantongi bukti aliran dana yang dipungut dari sejumlah kelompok khususnya di Kabupaten Lebak.
Haes mengungkapkan, nilai Pungli program bantuan Alsintan berupa combine harvester cukup fantastis, yakni mencapai ratusan juta rupiah untuk satu unit.
”Saya sudah menemukan bukti kuat Pungli hibah Alsintan berupa combine harvester yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat mulai dari kabupaten, provinsi hingga pusat,” ungkap Haes, Senin (02/03/2026).
Haes menuturkan praktik pungutan liar yang dilakukan oknum pada program bantuan hibah combine harvester ini.
”Modusnya itu ada oknum pegawai dinas yang sudah kenal dengan sejumlah kelompok pertanian, kemudian dia menawarkan bantuan combine kepada ketua kelompok dengan syarat harus membayar,” ujar Haes.
Haes melanjutkan, pembayaran tersebut dilakukan dimuka, sebelum bantuan Alsintan turun atau diterima kelompok penerima manfaat.
”Cara pembayarannya dilakukan secara bertahap. Pihak yang saya sebut makelar meminta uang DP sebesar 30 persen agar nama kelompoknya dapat diverifikasi sebagai penerima bantuan, kemudian setelah berhasil terverifikasi, pihak oknum kembali meminta sisa pembayaran untuk dilanjutkan ke tahap pengiriman Alsintan,” jelas Haes.
Koordinator AMBAS ini juga membeberkan jumlah kelompok penerima bantuan Alsintan pada tahun 2025 yang menjadi korban dugaan Pungli.
Menurutnya, Pungli Alsintan jenis combine harvester ini diduga kuat terjadi juga di wilayah lain.
”Saya menemukan sedikitnya 10 kelompok yang sudah memberikan uang kepada oknum untuk mendapatkan bantuan combine, kelompok tersebut berada di wilayah Kabupaten Lebak,” terangnya.
Atas temuan itu, Haes menegaskan akan segera melaporkan dugaan Pungli tersebut ke aparat penegak hukum (APH).
Haes mengaku sudah mengantongi nama-nama oknum pelaku yang bermain pada program yang berasal dari kementerian pertanian tersebut. Tak hanya itu, kata Haes, pihaknya juga memegang bukti transaksi penyerahan uang dari kelompok kepada oknum.
Pihaknya berharap APH dapat menindak tegas pelaku yang sudah memperjualbelikan bantuan pemerintah yang seharusnya gratis atau tidak dipungut biaya.
”Kami bakal segera membuat laporan soal dugaan Pungli ini ke APH. Sebagai petunjuk awal, akan saya lampirkan bukti transaksi dari mulai transfer sampai kwitansi penyerahan uang,” jelas Haes.
Ditanya lebih jauh nama-nama oknum yang terlibat, Haes tidak mengatakan secara gamblang.
”Untuk nama-nama oknum tersebut saya akan lampirkan diberkas laporan agar mempermudah APH melakukan penyelidikan,” tutupnya. (Red)
