Ad image

Garda Bangsa Gugat Cacat Kebijakan Perwali 9 Tahun 2026, Pemkot Surabaya Lakukan Diskriminasi

Pemred Sigap88.news
4 Views
3 Min Read
Nasfa Uuth Ketua Garda Bangsa Surabaya

SURABAYA, sigap88news – Garda Bangsa Kota Surabaya mendesak Walikota Surabaya merevisi Peraturan Walikota 9 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan kepada Karang Taruna. Garda Bangsa menilai aturan ini diskriminatif. Pemerintah Kota memonopoli dana bantuan lima juta rupiah per RW hanya untuk Karang Taruna dan mengabaikan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda lain.

Garda Bangsa bersama OKP se-Surabaya menggelar Forum Group Discussion pada hari Jumat tanggal 10 April 2026. Diskusi ini bertempat di Kantor DPC PKB Kota Surabaya. Forum ini menemukan kelemahan mendasar dalam desain kebijakan Pemerintah Kota. Kelemahan ini memicu penyelewengan administrasi dan pemborosan anggaran publik tingkat akar rumput.

“Pemerintah Kota Surabaya harus memberikan peluang akses modal yang setara bagi OKP yang aktif dan memiliki kontribusi nyata,” ujar Nasfa Uuth, Ketua Garda Bangsa Surabaya.

“Kami menolak kebijakan yang menciptakan tren pengurus tiba-tiba Karang Taruna hanya demi mengambil anggaran tanpa struktur yang jelas.” tutup pemuda yang akrab dipanggil Mas Uuth.

Terdapat empat poin gugatan Garda Bangsa hasil forum tersebut:

  1. Garda Bangsa menuntut keadilan akses permodalan yang sama dari Pemerintah Kota Surabaya kepada OKP yang ada di Surabaya.
  2. Pemerintah Kota Surabaya harus merumuskan sistem verifikasi OKP yang aktif merespons tuntutan KNPI. Pemerintah Kota harus memberikan dana operasional kepada OKP yang terverifikasi aktif.
  3. Pemerintah Kota Surabaya harus mewaspadai temuan Ansor mengenai tidak semua wilayah RW memiliki struktur Karang Taruna. Garda Bangsa menuntut pengawalan ketat agar tidak ada tren pembentukan tiba-tiba Karang Taruna demi anggaran dana operasional.
  4. Pemerintah Kota Surabaya wajib menerapkan sistem transparansi anggaran. Garda Bangsa mendukung usulan Taruna Merah Putih untuk pelaksanaan E-Musrenbang yang transparan. Garda Bangsa menuntut laporan pertanggungjawaban konkrit atas penggunaan dana operasional Karang Taruna.

Garda Bangsa Surabaya terus mengawal implementasi kebijakan ini. Sinergi antara Karang Taruna dan OKP lainnya sangat penting untuk memastikan pembangunan pemuda di Surabaya berjalan efektif.

Tentang Garda Bangsa Surabaya adalah organisasi pemuda yang fokus pada pengembangan kapasitas pemuda dan pengawalan kebijakan publik di Kota Surabaya. Organisasi ini aktif membangun sistem kaderisasi yang solid dan menggerakkan advokasi akar rumput untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif.

Share This Article